Legal Protection for Creditors Holding Warehouse Receipt Security Rights According to Indonesian Law
DOI:
https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.6Keywords:
Warehouse Receipt, Security Rights, CreditorsAbstract
The purpose of this study is to examine and analyze the creditors who hold the right to guarantee warehouse receipts in the form of legal protection for creditors who are harmed by debtors who have defaulted on their promises/breach of contract, resulting in legal uncertainty. The form of legal protection for creditors as holders of the right to guarantee warehouse receipts is regulated in Article 27 paragraph (2) of the Law on Warehouse Receipt Systems and Article 40 letter k of Government Regulation Number 36 of 2007 concerning the implementation of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, namely requiring warehouse managers to insure the goods stored as collateral and requiring warehouse managers to pay compensation to the receipt holder if there is a loss and/or damage to the goods due to negligence.
References
Olivia, “Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian Yang
Mengakibatkan Kerugian,” .
Putri Neland, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan
Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit,” .
J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut Kuhp Perdata, Doktrin, Dan Yurispudensi, Citra Aditya
Bakti, Bandung
Kadek Cinthya Dwi Lestari, Dkk, 2020, Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak
Didaftarkan, Jurnal Analogi Hukum
Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Perikatan, Citra Adityabakti, Bandung.
Rustam, Riky, 2017, Hukum Jaminan, Uii Press, Yogyakarta.
Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengantanah, Undang-Undang No. 4 L.N O. 42 Tahun 1996, T.L.N. No. 3632.
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang No. 9 L.N O. 78 Tahun 2011, T.L.N. No. 5231.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weboek). Diterjemahkan Oleh R. Soebekti Dan R. Ttjotro Sudibio, 1980, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/M-DAG/ PER/12/2009 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396).
Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Prosedur Penjaminan Resi Gudang.
